Beranda. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan. Mahkamah Agung Republik Indonesia 8,144,306. 1. produk hukum Info Selamat Datang di Website Resmi Desa Banjar Sari Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur - NTB JADWAL LAYANAN POSYANDU KELUARGA BULAN OKTOBER 2023: DASAN SAWE 16/10, SEPAKAT 17/10, PUNGKANG 18/10, BANJAR GETAS 19/10, GUBUK MASJID 21/10, CEMPAKA 23/10, DAN TAMAN. Katalog. Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM” telah terselesaikan. Show entries. Perkataan dokumen berasal dari bahasa Belanda document dan dalam bahasa Inggris dengan ejaan yang sama, yakni document. Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakanDaftar Aplikasi SIM Publik No Sistem Informasi 1 Sistem Informasi Dokumentasi Hukum (jdih. Terima Kasih Atas Penilaian Anda. kbumn@bumn. Tematik. 2017/NO. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan Oct 27, 2014 · Penulusuran Hukum dan Dokumentasi Hukum. Banteng Barat No. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 - PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (Klik Untuk Membuka/Download Dokumen) 012. Bahwa perlu adanya pemberian kepastian hukum bagi wajib pajak orang pribadi, termasuk yang memenuhi kriteria tertentu, yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan. 1 Perawat sedang mendokumentasikan hasil pengkajian. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik. 30 Oktober 2022. PERUBAHAN ATAS PERATURAN. 5 0. U. Ikuti Survei. penanganan pelanggaran Kode Perilaku,Cari. Kunjungan Kegiatan Pengambangan Kerjasama Antar Anggota SJDIH. T. Informasi Dokumen. Pustaka Hukum Compact Disc (CD) Buku. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020. 8. Download File Peraturan. Menurut Jimly Asshiddiqie dan M. 152 . Bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK yang secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum. Dokumen pada mulanya menguraikan mengenai landasan pembinaan hukum di daerah mulai dari yang bersifat filosofis, teoretis, dan normatif. Untuk keperluan pendaftaran hak: [4] a. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, Dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak Dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, Serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan. 1 Beri Penilaian. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal MA RI maupun masyarakat. go. landasan, hingga konsepnya. Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum, dan Pemberian Penghargaan A. Judul. Penilaian anda sangat bermanfaat untuk perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas layanan untuk lebih baik lagi. Pencarian Cepat | Pencarian Detail. A. 2. ID. Tender pemerintah Indonesia ini dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia dengan metode: [3] Tender cepat. 1. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya; c. Baca juga: Ini Syarat Cetak Dokumen Kependudukan di Anjungan Dukcapil Mandiri. Hukum Administrasi Negara. Perbedaan Akta Notaris, Waarmerking, Legalisasi, dan Legalisir. RUANG LINGKUP . Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. 1248 Peraturan. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 2. Semoga dengan adanya website ini,. Secara hukum, hanya dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi yang. TIPE DOKUMEN : PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - PERATURAN BADAN NASIONAL. Ali Safa’at dalam buku Teori Hans Kelsen tentang Hukum (2006), norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat adalah inferior. PROGRAM KERJA TAHUNAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003. Kontak Kami. Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Menara Bappenas Lantai 16 Jl. Dokumen Hukum Tingkat Pusat. 2023. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan. bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun. Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Rekapitulasi SOP. Catatan/ grafik secara universal dapat dianggap sebagai bukti dari suatu pekerjaan. 13, BN. Saat itu disepakati dibangunnya 4 sistem jaringan untuk ilmu sosial, ilmu pengetahuan-teknologi, ilmu biologi-pertanian, dan ilmu kedokteran-kesehatan. Sejarah JDIH; Dasar Hukum JDIH; Visi & Misi JDIH; Makna Logo;. Cari Produk Hukum berdasarkan Judul . Outside Indonesia. Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019. Manfaat yang dapat diperoleh dalam. Bagian Penatausahaan BMN. Isi Hukum Hammurabi. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; c. Dokumen Hukum; Peraturan Menteri Perhubungan No PM 57 Tahun 2021 Peraturan Menteri Perhubungan. JDIH Bagian Hukum dan Organisasi. Seperti namanya, Tanda Daftar Perusahaan adalah dokumen yang menjadi tanda bukti bahwa perusahaan Anda telah terdaftar. Perjanjian Kerja Sama. 15. GO. 3 Sumber Data TersierJDIH 2. JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan yang beranggotakan. Neraca Sumber Daya Laut. Hasilnya dikenal dengan sebutan bentuk mikro atau microform. JDIH Kabupaten Pati Bagian Hukum SETDA Kabupaten Pati Jl. Sosialisasi PM 134 Tahun 2015. Dokumentasi diperlukan untuk memantau semua proses, cara kerjanya, serta setiap langkah yang ambil untuk mencapai tujuan. Layanan Data Terbuka. , M. Dalam artian umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan,. bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan. Pengertian dokumen. Jenis Dokumen. Peraturan Perundang-undangan. Jaringan JDIH Nasional. Dalam aspek teoritik termasuk pula termasuk pula asas-asas pembentukan peraturan perundang. T. Pengertian Dokumen Dokumen menurut bahasa Inggris berasal dari kata document yang memiliki arti suatu yang tertulis atau tercetak dan segala benda yang mempunyai keterangan-keterangan dipilih untuk dikumpulkan, disusun, di sediakan atau untuk disebarkan. Bila terjadi suatu masalah yang berhubungan dengan profesi kebidanan, dimana bidan sebagai pemberi jasa dan klien sebagai pengguna jasa, maka dokumentasi diperlukan sewaktu- waktu. Masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun. Kegiatan Terkini JDIH Kementerian Perhubungan. Contoh Surat Kuasa Wajib Pajak 8. Pasal 22 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas kelompok jabatan fungsional. Dokumen hukum tersebut juga Jan 3, 2023 · BPK Kembali Mempertahankan Penghargaan Terbaik I Atas Pengelolaan JDIH Tahun 2021 Kategori Lembaga Negara dari Kemenkumham. Persyaratan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Badan, dapat dibedakan menurut jenis. IP. Sedangkan manfaat dokumentasi asuhan keperawatan menurut Nursalam (2008), dokumentasi asuhan keperawatan menurut beberapa aspek berikut : Aspek hukum : Dokumentasi keperawatan yang dibuat merupakan aspek legal didepan hukum. Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BRIN. Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya; b. Dokumen Hukum Tingkat Pusat. or. EFEKTIF : DISAHKAN : Kepala Badan Pembianaan Hukum Nasional OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Dr. 1-MENEROBOS POSITIVISME HUKUM-FAISAL001. Dokumentasi Hukum. Layanan TIK. Susunan organisasi Kementerian Kesehatan terdiri atas Sekretariat Jenderal, lima Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, dan staf-staf ahli. 4. bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) JDIH Kementerian Sekretariat Negara. Terkait kewajiban dokumen elektronik di sektor pasar modal yakni dokumen transaksi surat berharga yang termasuk di dalamnya dokumen transaksi saham (trade. Dokumentasi merupakan bukti catatan dari tindakan yang diberikan dan sebagai dasar. b. -. KONTAK KAMI . H. JDIH Kabupaten Sukoharjo. Mar 31, 2023 · Foto: WIL. Senin - Jumat 08:00 16:00. M. Sesungguhnya kata dokumentasi dan Informasi merupakan dua kata yang mempunyai arti yang berbeda. Pengertian Dokumentasi. Seluruh data/dokumen yang diunggah dalam aplikasi penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi adalah asli, benar, dan dapat saya pertanggung. Bernegosiasi dan berkomunikasi secara efektif. Sos. Sobat Kemlu juga dapat mengakses seluruh Permenlu di atas di JDIH Kemlu ya! Sebagaimana dalam bidang hukum dikenal presumptio iures de iure, semoga Kegiatan Sosialisasi Permenlu ini dapat meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai Kementerian Luar Negeri dan masyarakat umum mengenai peraturan perundang-undangan yang ada di Lingkungan. JDIH Provinsi DKI Jakarta hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. 12 KEWAJIBAN DAN LARANGAN . YOGYAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DIY menggelar kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Wilayah. Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan. Badan / Pengarang. Total 1441. Semua Dokumen Hukum Berdasarkan Jenis. Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Registrasi Arsip Sebagai Memori Kolektif Bangsa. JARINGAN DOKUMENTASI. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. TENTANG JDIH KEMENDIKBUDRISTEK. PPHN Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemindanaan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun pelaksanaan pemilihan melalui tender di Indonesia secara umum mencakup: [4] Sanggah, dan khusus untuk pekerjaan konstruksi ditambahkan sanggah banding. sehingga belum memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi bidan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dokumen ini merupakan versi cetak dari profil analitis yang lengkap. Senin - Jumat 08:00 - 15:00 WIB. Layanan Pengadaan Barang. 7 tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan dibedakan menjadi dua. Saat membutuhkan pengganti dalam suatu kewajiban, detikers pasti membutuhkan surat kuasa. FH Unej baru saja melakukan peluncuran jaringan. Kasuistik apabila pendokumentasian hanya untuk kasus tertentu, sedangkan berkesinambungan apabila pendokumentasian dimaksudkan untuk kegiatan praktik advokat di kemudian hari. Wadah Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Cirebon Antara Lain Berisi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Serta Produk Hukum PusatDasar hukum pengesahan UU Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1-PEMIKIRAN HUKUM-KHUDZAIFAH DIMYATI001. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatJDIH 2. Selamat Datang di Aplikasi Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Kualitas pelayanan, komunikasi: Melalui audit keperawatan dokumentasi keperawatan dijadikan alat untuk mengukur. PENDAHULUAN. 964, peraturan. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251), dicabut. jaringan dokumentasi dan informasi hukum . Tipe Dokumen. Nov 22, 2016 · A. Tipe Dokumen. Biro Hukum Kementerian Perhubungan: Bidang Hukum: Perkapalan: Lampiran:-Jumlah Unduhan: 663 Kali Unduh: Jumlah Tayang: 2,161 Kali Tayang: Kelengkapan Data:JAKARTA – Pegawai negeri sipil (PNS) kini memiliki regulasi terbaru mengenai disiplin PNS. Halaman Utama ; KONTAK KAMI; KUMPULAN PAPARAN; Peraturan ; Profil ; Bantuan Hukum ;. 4. Untuk menulis makalah atau ceramah maupun buku hukum; d. Children with Dual Citizenship. Format Instrumen RPS dan Perangkat Pembelajaran Lainnya . Cari. Mar 18, 2023 · Dokumentasi hukum berarti kumpulan. 12/11/2018 | Diskominfo- Beltim. " - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE g. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Bandung. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. 1. Hukum Tata Negara; Sumber: Subjek: - Diakses: 430 kali; Diunduh:. Layanan. (Sulaiman, n. Pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk melakukan penelitian dasar di. 4. Pengertian dokumentasi adalah suatu catatan otentik yang bisa dibuktikan dan mampu dijadikan bukti di mata hukum yang mana dokumentasi tersebut berisi data yang lengkap dan fakta. Undang-undang (UU). JDIH Kementerian KeuanganBatam, 2 September 2022 Bagian Hukum Setdako diwakili oleh Sub. Jumlah. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya mengatur bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. File Peraturan. Surat Keputusan Ketua Pengadilan. Artikel Koleksi Tulisan/Pendapat Hukum yang dimuat dalam Media Informasi Hukum. Peraturan Perundang-undangan. Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan MA RI. 2. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi. c) Dokumentasi yang tepat waktu sangat penting untuk hasil optimal pasien. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. 2. Metode ini. Dokumentasi merupakan bukti catatan dari tindakan yang diberikan dan sebagai dasar untuk melindungi pasien, perawat dan institusi.